Kepala Sekolah juga Manusia

Kamis, 4 Juli 2013 10:49:23 - Posting by redaksi - 494 views

Melalui Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP), buah kerjasama pemerintah Indonesia, Australia, Eropa, dan Asian Development Bank, ditemukan bahwa kepala sekolah di Indonesia minim dalam menerapkan kompetensi supervisi. Penelitian ini dilakukan pada 4.070 kepala sekolah di 55 kabupaten/kota dari tujuh provinsi di Indonesia. Ketujuh provinsi tersebut adalah provinsi Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua.

Sebenarnya tingkat penerapan itu tidaklah terlalu minim. Sebab dari skala penilaian 1.00-4.00, penerapan kompetensi supervisi kepala sekolah mendapat nilai 3.00. Hanya saja skala nilai itu memang lebih rendah dibanding empat kompetensi lain yang harus dimiliki dan dijalankan kepala sekolah. Yakni kompetensi personal, kompetensi kewirausahaan, kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial.

Penyebab kelemahan kompetensi supervisi berada pada perlakuan prioritas yang diberikan kepala sekolah, terhadap urusan bersifat administratif, dibandingkan dengan supervisi terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah. Padahal kepala sekolah sejatinya guru dengan tugas tambahan sebagai kepsek, maka harusnya kepala sekolah mengembalikan posisi awal harus bisa supervisi guru di sekolahnya.

Imbas dari rendahnya penerapan kompetensi supervisi ini adalah minimnya mengawal proses belajar-mengajar dan perbaikan mutu sekolah. Ini juga berkorelasi dengan peningkatan prestasi sekolah dan siswa. Penyebab lainnya, kepala sekolah yang ada tidak dipilih sesuai standar. Sebab belum semua kota/kabupaten mengikuti standar nasional pemerintah pusat. Padahal desain besar perekrutan dan pendidikan kepala sekolah secara nasional telah dibuat Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Data dari Kemdikbud menyebutkan bahwa hanya sekitar 120 kabupaten/ kota yang menerapkan grand design perekrutan dan pendidikan kepala sekolah sesuai standar nasional. Pada pemilihan kepala sekolah, politik praktis di daerah justru masuk yang menghalangi terciptanya kepemimpinan kepala sekolah yang baik. Otonomi daerah rupanya membuat pengangkatan kepala sekolah jauh dari standar nasional. Guru yang seharunya butuh disupervisi supaya layanan di kelas terjamin baik malah jarang disupervisi oleh kepala sekolah. Di Inggris saja, seorang kepala SD bisa menyupervisi guru hingga tiga kali dalam sehari.
Tapi tidak ada data pasti apakah seorang kepala sekolah di Inggris harus mengemban lima kompetensi seperti yang disyaratkan di Indonesia? Bila tidak, maka sudah barang tentu ada perbedaan gaya dan kemampuan dari kepala sekolah dalam menerapkan fungsi-fungsinya. Dengan ‘beban’ lima kompetensi yang harus diemban, amat mungkin akan ada kecenderungan penerapan salah satu kompetensi yang lebih menonjol dibanding kompetensi yang lain.

Tidak berlebihan bila muncul ungkapan dari beberapa kepala sekolah bahwa manusia yang sempurna sekalipun, bakal mengalami ketimpangan dalam menjalankan lima kompetensi tersebut. Ungkapan yang lain, seorang kepala sekolah akan menghabiskan waktu dalam masa jabatannya hanya untuk berkeliling di sekolah bila hanya ingin menerapkan kompetensi supervisi dengan maksimal. Sebab hampir tidak ada waktu bagi kepala sekolah untuk keluar dari sekolah menjalankan kompetensi yang lain.

Bisa jadi ungkapan di atas hanya untuk pembenaran terkait minimnya peran supervisi akademis. Tapi demikianlah faktanya pada sekolah di Indonesia. Setiap kepala sekolah, pada awal tahun ajaran, sudah pasti merancang jadwal sekaligus perencanaan kerjanya dalam satu tahun. Tapi kerap kali muncul kendala, yang itu tidak terjadwal, yang membuat perencanaan tersebut menjadi tidak jalan. Memang pada akhirnya, memimpin (sekolah sekalipun) butuh seni kepemimpinan dari sosok kepala sekolah.(*)

Tags # #juga #kepala #manusia #sekolah