Mengawal UKT

Rabu, 13 Februari 2013 10:37:25 - Posting by redaksi - 630 views

Awal bulan ini, tepatnya 5 Februari, keluar Surat Edaran (SE) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 97/E/KU/2013. Isinya meminta kepada semua pengelola perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia untuk menghapus uang pangkal bagi mahasiswa baru program S1 reguler mulai tahun akademik 2013/2014. Penghapusan ini seiring dengan diberikannya Bantuan Operasional PTN sesuai dengan kebutuhan setiap PTN.
Tepat pada awal tahun lalu, Ditjen Dikti sudah mendahului dengan melempar rencana Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui Surat Edaran Dirjen Dikti No. 21/E/T/2012 tanggal 4 Januari 2012 dan No. 274/E/T/2012 tanggal 16 Februari 2012. UKT ini pada prinsipnya menjadi hasil penjumlahan dari semua biaya yang akan ditanggung mahasiswa ‘.
Dalam penentuan besarannya, UKT menggunakan prinsip Akuntansi Biaya (Unit Cost). Jumlah Unit Cost ini merupakan hasil dari penjumlahan semua biaya yang dibutuhkan mahasiswa sesuai dengan jurusannya dibagi masa studi selama menempuh perkuliahan (8 semester). Hal ini berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dikti nomor 488/E/T/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Tarif Uang Kuliah SPP di Perguruan Tinggi.
Akankah Biaya Pendidikan akan Bertambah Mahal? Inilah yang menjadi kekhawatiran masyarakat di Negeri ini. Setiap ada kebijakan baru, frame yang terbentuk pasti bertambahnya biaya yang akan dibebankan. Untuk mengantisipasi kenaikan biaya pendidikan, Dirjen Dikti telah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Dikti No. 305/E/T/2012 tentang Larangan Menaikkan Tarif Uang Kuliah.
Dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa Setiap Perguruan Tinggi Negeri dilarang untuk menaikkan biaya pendidikan. Kenyataanya kebijakan itu banyak membuat kampus negeri mengalami defisit dalam penerimaan biaya pendidikan tahun ajaran 2012/2013. Dan rencananya pihak Dirjen Dikti pun telah menyiapkan sejumlah biaya subsidi yang digunakan untuk membantu pelaksanaan operasional kuliah.
Alih-alih menurunkan biaya kuliah melalui sistem uang kuliah tunggal (UKT) atau SPP tunggal, Kemendikbud justru akan menghadapi persoalan baru. Diam-diam sejumlah kampus negeri keberatan dengan sistem tersebut. Penerapan sistem pembiayaan dengan UKT ini berjalan efektif sejak tahun ini.
Rencana penerapan UKT itu kelihatannya bagus. Sebab mahasiswa sudah tidak lagi dibebani biaya dadakan, seperti uang ujian semester dan biaya-biaya sejenis lainnya. Tetapi penerapan pembiayaan kuliah dengan sistem UKT ini justru menguntungkan mahasiswa dari kalangan keluarga kaya. Sebab, mereka tidak lagi dibebani biaya-biaya lainnya dan potensi kenaikan biaya kuliah per semesternya.
Padahal, sering kali PTN bertumpu kepada mahasiswa dari keluarga kaya untuk menjalankan sistem subsidi silang. Caranya adalah, mahasiswa dari kalangan berduit itu diberi tarif kuliah sedikit lebih mahal, untuk mensubsidi mahasiswa dari keluarga miskin atau kurang mampu. Dengan UKT Sekarang kaya dan miskin biaya kuliahnya sama dan tetap terus sampai delapan semester. Padahal kecenderungan penghasilan keluarga mahasiswa kaya itu meningkat setiap tahunnya.
Penerapan UKT ini berpotensi bakal memberatkan mahasiswa dari masyarakat miskin. Sebab, laju pendapatan mereka akan kalah cepat dibandingkan dengan inflasi setiap tahunnya. Di saat orangtuanya mulai tua atau sudah tidak bekerja lagi, biaya kuliah dipatok dalam jumlah tertentu sesuai dengan perhitungan UKT.(*)

Tags #mengawal #ukt